Kamis, November 23, 2017
Text Size

Search

Berita Nasional

Istana Merespons Aksi 313 Berhentikan Ahok

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan, Presiden Jokowi sangat...

Sri Mulyani Bisa Bawa Ekonomi RI Jadi yang Terbaik

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro berharap banyak...

Kronologi Eksekusi Mati Tahap III

Eksekusi mati tahap tiga sudah dilaksanakan di lapangan tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan,...

Kisruh SMS SBY dalam Perseteruan Demokrat-PPI

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kadernya untuk mewaspadai manuver organisasi...

Century Masuk Babak Baru

Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (tengah), Bambang...

  • Istana Merespons Aksi 313 Berhentikan Ahok

    Kamis, 30 Maret 2017 19:45
  • Sri Mulyani Bisa Bawa Ekonomi RI Jadi yang Terbaik

    Jumat, 29 Juli 2016 10:20
  • Kronologi Eksekusi Mati Tahap III

    Jumat, 29 Juli 2016 10:01
  • Kisruh SMS SBY dalam Perseteruan Demokrat-PPI

    Jumat, 25 Oktober 2013 15:28
  • Century Masuk Babak Baru

    Selasa, 20 November 2012 09:17
News Berita Nasional DPD Sesalkan Keterlambatan Pencaran APBN ke Daerah
SocialTwist Tell-a-Friend

Media Partner News

OkeZone.Com

Ads - World Friend

DPD Sesalkan Keterlambatan Pencaran APBN ke Daerah

Penilaian Pengunjung: / 0
KurangTerbaik 

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Republik Indonesia, menyesalkan keterlambatan pencairan APBN hingga ke tingkat daerah.

Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat (Sulbar) H Iskandar Muda Baharuddin Lopa, di Matra, Sabtu, mengatakan, keterlambatan pencairan dana tersebut mengakibatkan banyak program dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Matra yang juga terlambat.

Dana yang bersumber dari APBN tersebut berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurutnya, dari hasil reses yang dilakukan di Kabupaten Matra, pencairan ABPBN yang seharusnya dilakukan pada triwulan pertama, ternyata baru dicairkan pada triwulan kedua, dan bahkan ada pula yang dilakukan pada triwulan III.

"Hal ini sangat merugikan, khususnya untuk program-program fisik, seperti pembangunan sekolah, jalan, dan sebagainya," ungkapnya.

Menurutnya, karena keterlambatan pencairan APBN ini, Pemkab Matra terpaksa berutang, dan membayarnya pada tahun anggaran berikutnya.

"Jika seperti ini, daerah akan terus mengalami defisit anggaran karena sistem yang digunakan adalah semacam gali lubang tutup lubang saja," tuturnya.

Di seluruh kabupaten yang ada di Sulbar, masih banyak kontraktor yang sudah selesai melakukan pekerjaan program fisik, namun belum mendapatkan bayaran dari Pemkab yang bersangkutan.

"Kita tidak bisa juga sepenuhnya menyalahkan pemerintah setempat, karena dana yang digunakan untuk membayarkannya juga berasal dari pusat, yang justru mengalami keterlambatan," imbuhnya.

Hal ini kata dia, sudah menjadi keluhan tidak hanya di Sulbar, melainkan juga hampir di seluruh Provinsi di Indonesia.

"Saya sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPD RI yang lain, dan ternyata problemnya juga sama," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, DPD RI akan melakukan evaluasi terhadap permasalahan ini, sehingga tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang.

 

Sumber : AntaraNews.Com

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Advertisement Site




Ads - World Friend

Ads - World Friend

Berita lain-lainnya

CEO Google Bergabung Dalam Jaringan Twitter
09/12/2009 |
article thumbnail

Kepala Eksekutif (CEO) Google Eric Schmidt, yang awal tahun ini menghujani sebutan Twitter sebagai "sistem email milik orang miskin", telah bergabung ke jaringan mikro blog yang sedang menanjak  [ ... ]


Pengertian Proxy Server
27/07/2011 | Indra Febria Widy
article thumbnail

Proxy dapat dipahami sebagai pihak ketiga yang berdiri ditengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara, sedemikian sehingga pihak pertama dan pihak kedua  [ ... ]