Minggu, Juli 22, 2018
Text Size

Search

Berita Nasional

Istana Merespons Aksi 313 Berhentikan Ahok

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan, Presiden Jokowi sangat...

Sri Mulyani Bisa Bawa Ekonomi RI Jadi yang Terbaik

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro berharap banyak...

Kronologi Eksekusi Mati Tahap III

Eksekusi mati tahap tiga sudah dilaksanakan di lapangan tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan,...

Kisruh SMS SBY dalam Perseteruan Demokrat-PPI

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kadernya untuk mewaspadai manuver organisasi...

Century Masuk Babak Baru

Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (tengah), Bambang...

  • Istana Merespons Aksi 313 Berhentikan Ahok

    Kamis, 30 Maret 2017 19:45
  • Sri Mulyani Bisa Bawa Ekonomi RI Jadi yang Terbaik

    Jumat, 29 Juli 2016 10:20
  • Kronologi Eksekusi Mati Tahap III

    Jumat, 29 Juli 2016 10:01
  • Kisruh SMS SBY dalam Perseteruan Demokrat-PPI

    Jumat, 25 Oktober 2013 15:28
  • Century Masuk Babak Baru

    Selasa, 20 November 2012 09:17
News Berita Nasional Intruksi SBY soal Gayus Tambunan
SocialTwist Tell-a-Friend

Media Partner News

OkeZone.Com

Ads - World Friend

Intruksi SBY soal Gayus Tambunan

Penilaian Pengunjung: / 0
KurangTerbaik 

Politisi Golkar Bambang Soesatyo mengaku pesimis dengan 12 Instruksi presiden tentang penegakan hukum yang dikeluarkan hari ini, Senin, 17 Januari 2011. Menurutnya, instruksi itu  tidak akan menyelesaikan masalah.

"Apalagi, pengawasan pelaksanaan instruksi tadi dilimpahkan kepada Wapres dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum," kata Bambang di DPR.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berulangkali mengeluarkan instruksi serupa, tetapi pelaksanaannya tak pernah efektif. "Sebelumnya, Presiden menginstruksikan kasus Gayus  harus bisa dituntaskan 60 hari.  Sampai hari ini, masalahnya justru makin rumit," ujar anggota Komisi Hukum DPR itu.

Dua belas instruksi Presiden SBY terbaru akan bernasib sama jika presiden tidak melakukan pengawasan langsung. Sebab  derajat kepatuhan para pejabat teknis kepada Wapres dan Satgas PMH relatif rendah.

Kalau Presiden mau 12 instruksi terlaksana, kata dia, Presiden SBY sendiri yang harus memimpin pengawasan. Apalagi, tidak ada batas waktu dan sanksi bagi pejabat teknis yang tidak melaksanakan instruksi tadi.

Instruksi ini dikeluarkan saat menggelar sidang kabinet terbatas di Istana Presiden, Jakarta. Saat itu, sidang dihadiri lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan. Sejumlah menteri pun hadir.

Adapun 12 instruksi Presiden itu yakni:

1. Polri, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempercepat penuntasan kasus hukum Gayus Tambunan.

2. Tingkatkan sinergi antara penegak hukum dengan melibatkan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Libatkan pula Komisi Pemberantasan korupsi untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang belum ditangani Polri.

3. Lakukan audit kinerja dan keuangan sejumlah lembaga penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus. Di antaranya Polri, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan serupa pun diberlakukan pada lembaga penegak hukum yang tidak berada di bawah kendali Presiden.

4. Lakukan penegakan hukum dengan adil dan tanpa pandang bulu, termasuk 149 perusahaan yang disebut-sebut terkait skandal pajak. Jika ada bukti awal yang cukup, lakukan pemeriksaan pada perusahaan-perusahaan tersebut.

5. Lakukan metode pembuktian terbalik untuk efektivitas penegakan hukum. Metode itu harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

6. Amankan dan kembalikan uang serta aset-aset negara, termasuk perampasan uang dari hasil korupsi Gayus Tambunan.

7. Lakukan tindakan administrasi dan disiplin bagi pejabat yang jelas bersalah serta melakukan penyimpangan hukum. Beberapa tindakan di antaranya mutasi dan pencopotan pejabat negara. Presiden memberi tenggang waktu paling lambat sepekan ke depan.

8. Lakukan penataan ulang pada lembaga yang memiliki pejabat menyimpang. Sehingga, lembaga itu bersih dari penyimpangan serupa di masa mendatang. Tindakan itu paling lama sebulan ke depan.

9. Lembaga pemerintah diwajibkan melakukan peninjauan dan perbaikan serius terhadap sistem kerja serta aturan yang berpotensi memiliki lubang hukum.

10. Perkembangan kasus Gayus Tambunan dan instruksi Presiden ini wajib dilaporkan kepada Kepala Negara setiap dua pekan.

11. Perkembangan kasus Gayus pun harus transparan dan disampaikan pada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengikuti kinerja penegak hukum dan unsur pemerintah terkait.

12. Presiden menugaskan Wakil Presiden Boediono memantau dan menilai pelaksanaan ke-12 instruksi itu. Tugas Wapres itu dibantu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Advertisement Site




Ads - World Friend

Ads - World Friend

Berita lain-lainnya

Salah masuk toilet seorang polisi di penjara
07/06/2011 | Indra Febria Widy
article thumbnail

Alois Mabhunu, seorang polisi di Zimbabwe, ditahan di penjara khusus polisi hanya gara-gara kebelet buang air. Pasalnya, dia menuntaskan hajatnya itu di toilet yang diperuntukkan bagi Presiden Zimba [ ... ]


Cuaca Ekstrem
21/02/2010 | Indra Febria Widy
article thumbnail

  adan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan potensi hujan deras yang disertai kilat dan angin kencang di sejumlah wilayah di Indonesia, akan terjad [ ... ]